Path: Top Artikel Teknologi Informasi

PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KERUANGAN: PERWUJUDAN DAN KOMUNIKASI ANTAR KEPENTINGAN DALAM PEMANFAATAN LAHAN

Internet Directory from JBPTUNITOMO / 2009-05-07 15:08:03
Oleh : G.A.M.Suartika, Artikel
Dibuat : 2009-05-07, dengan 1 file

Keyword : keruangan, kepentingan, lahan

Belum hilang dari ingatan bagaimana proyek reklamasi pantai Padang Galak Sanur, pembangunan Bali Nirwana Resort (BNR), Garuda Wisnu Kencana (GWK), akuisisi lahan di Desa Selasih Puhu untuk lapangan golf, eksistensi hutan Bakau Suwung yang semakin menyusut, penolakan masyarakat Kuta terhadap proyek saluran limbah yang lebih dikenal dg nama DSDP, masalah persampahan dan tingginya pencemaran sepanjang perairan di Bali, telah menimbulkan polemik sekaligus keprihatinan akan keberlangsungan lingkungan fisik dan sosial di Bali (Supartha 1998, Suartika 2005b). Belum pula surut, terjadi lagi pembabatan hutan lindung guna mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), Geothermal Bedugul. Bapak I Nyoman Gelebet MSi. secara definitif menyatakan PLTP adalah proyek dengan tiga cacat: hukum, sosial dan lingkungan. Pandangan pesimis juga dilontarkan oleh Ibu Ida Ayu Mas (Bali Post, 22/08/05) salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menganggap PLTP ini sebagai tindakan non-kondusif terhadap lingkungan. Ibu Mas lebih lanjut mendiskripsikan, ketakutan akan kepetengan, lebih pada wujud aspirasi pelaku-pelaku bisnis pariwisata yang tidak menginginkan turis meraba-raba di gulitanya malam tanpa secercah sinar penerang.

Artikel ini menyimak pendekatan konsepsual dengan mengintegrasikan kelompok kepentingan dalam pembangunan yang beragam dan kompleks, dikaitkan dengan eksistensi keruangan yang terbatas. Pendekatan yang dirumuskan diposisikan dalam kerangka berpikir keberadaan ruang, lahan dalam hal ini, yang di satu pihak adalah wujud fisik pendukung praktek-praktek budaya keruangan atau territorial cultural practices (Hall, 1973), sedangkan di pihak lain adalah faktor produksi yang definite. Pemanfaatannya harus diatur jika pembangunan diopsikan sebagai metode menjamin hak setiap komponen kepentingan untuk memperoleh akses yang adil dan proporsional: salah satu kunci pendukung pembangunan yang berkeseimbangan, equilibrium, sekaligus menyeluruh dan berkesinambungan, holistik & sustainable. Tulisan ini memiliki latar belakang kontekstual berupa wujud-wujud pembangunan yang terjadi di Pulau Dewata yang tidak bisa dipisahkan dari industri pariwisata, dan sekaligus kepentingan menjaga keberlangsungan lingkungan fisik dan sosial jika sektor pariwisata dan sektor lainnya hendak dipertahankan.

Deskripsi Alternatif :

Belum hilang dari ingatan bagaimana proyek reklamasi pantai Padang Galak Sanur, pembangunan Bali Nirwana Resort (BNR), Garuda Wisnu Kencana (GWK), akuisisi lahan di Desa Selasih Puhu untuk lapangan golf, eksistensi hutan Bakau Suwung yang semakin menyusut, penolakan masyarakat Kuta terhadap proyek saluran limbah yang lebih dikenal dg nama DSDP, masalah persampahan dan tingginya pencemaran sepanjang perairan di Bali, telah menimbulkan polemik sekaligus keprihatinan akan keberlangsungan lingkungan fisik dan sosial di Bali (Supartha 1998, Suartika 2005b). Belum pula surut, terjadi lagi pembabatan hutan lindung guna mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), Geothermal Bedugul. Bapak I Nyoman Gelebet MSi. secara definitif menyatakan PLTP adalah proyek dengan tiga cacat: hukum, sosial dan lingkungan. Pandangan pesimis juga dilontarkan oleh Ibu Ida Ayu Mas (Bali Post, 22/08/05) salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menganggap PLTP ini sebagai tindakan non-kondusif terhadap lingkungan. Ibu Mas lebih lanjut mendiskripsikan, ketakutan akan kepetengan, lebih pada wujud aspirasi pelaku-pelaku bisnis pariwisata yang tidak menginginkan turis meraba-raba di gulitanya malam tanpa secercah sinar penerang.

Artikel ini menyimak pendekatan konsepsual dengan mengintegrasikan kelompok kepentingan dalam pembangunan yang beragam dan kompleks, dikaitkan dengan eksistensi keruangan yang terbatas. Pendekatan yang dirumuskan diposisikan dalam kerangka berpikir keberadaan ruang, lahan dalam hal ini, yang di satu pihak adalah wujud fisik pendukung praktek-praktek budaya keruangan atau territorial cultural practices (Hall, 1973), sedangkan di pihak lain adalah faktor produksi yang definite. Pemanfaatannya harus diatur jika pembangunan diopsikan sebagai metode menjamin hak setiap komponen kepentingan untuk memperoleh akses yang adil dan proporsional: salah satu kunci pendukung pembangunan yang berkeseimbangan, equilibrium, sekaligus menyeluruh dan berkesinambungan, holistik & sustainable. Tulisan ini memiliki latar belakang kontekstual berupa wujud-wujud pembangunan yang terjadi di Pulau Dewata yang tidak bisa dipisahkan dari industri pariwisata, dan sekaligus kepentingan menjaga keberlangsungan lingkungan fisik dan sosial jika sektor pariwisata dan sektor lainnya hendak dipertahankan.

Beri Komentar ?#(1) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTUNITOMO
OrganisasiArtikel
Nama KontakDepartemen Teknologi Informasi Unitomo
AlamatJl. Semolowaru 84
KotaSurabaya
DaerahJawa Timur
NegaraIndonesia
Telepon031-5925970, 031-5924452
Fax031-5938935
E-mail Administratoradmin@unitomo.ac.id
E-mail CKOadmin@unitomo.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • , Editor: Dwi Cahyono

Download...