Path: Top S1-Final Project Fakultas Hukum

PERALIHAN HAK PADA KASUS TANAH BENGKOK DESA LIDAH KULON KECAMATAN LAKARSANATRI KOTAMADYA SURABAYA

Undergraduate Theses from JBPTUNITOMO / 2009-04-24 11:31:54
Oleh : Cahyaning Ismail Widodo, Fakultas Hukum
Dibuat : 2009-04-16, dengan 0 file

Keyword : Peralihan hak, sejarah, tanah bengkok, sertifikasi, penyeleasian

Penelitian ini berjudul Peralihan Hak Pada Kasus Tanah Bengkok Desa Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Surabaya. Adapun latar belakang dalam penelitian ini, akibat adanya keinginan Pemda tingkat II untuk mendirikan SSC ( Surabaya Sport Center) diatas lahan tanah bengkok Desa Lidah Kulon. Melalui musyawarah yang diadakan tidak menemui kata sepakat tetapi Lurah Lidah Kulon tetap mengeluarkan keputusan bahwa warga Lidah Kulon telah sepakat, sehingga Pemda tingkat II dapat menguasai tanah bengkok tersebut.


Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimana sejarah lahirnya tanah bengkok Desa Lidah Kulon?; (2) Bagaimanakah pemindahan hak dan prosedur sertifikasi tanah bengkok menjadi hak milik?; (3) bagaimanakah penyelesaian dan keabsahan sertifikasi tanah bengkok Desa Lidah Kulon?


Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, maksudnya adalah permasalahan yang dibahas ditinjau dari hasil penelitian dilapangan berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.


Kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu (1) Menurut catatan buku Leter-C kelurahan Lidah Kulon, di Desa Lidah Kulon pernah terjadi 3 (tiga) kali klassiran tanah bengkok. Klassiran tersebut terjadi antara lain pada tahun 1937 atas nama Dandan P, Darminah, yang kedua terjadi pada tahun 1952, dan yang ketiga terjadi pada tahun 1973, (2) Menurut pasal 20 UUPA dikonversikan dengan pasal II UUPA tentang Ketentuan-Ketentuan Konversi, Pemindahan tanah bengkok menjadi hak milik pada dasarnya sama dengan pemindahan peralihan hak kepemilikan karena tanah bengkok merupakan hak lama tidak dapat dibuktikan dengan hak baru, (3) Bahwa sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah suatu persetujuan adalah kata sepakat Dalam hal ini berpindahnya tanah bengkok desa Lidah kulon kepada Pemda Tingkat II Surabaya pada saat itu adalah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan suatu sebab yang halal karena musyawarah. Maka dari itu Pemda Tingkat II wajib mengembalikan tanah tersebut kepada warga Lidah Kulon.

Deskripsi Alternatif :

Penelitian ini berjudul Peralihan Hak Pada Kasus Tanah Bengkok Desa Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Surabaya. Adapun latar belakang dalam penelitian ini, akibat adanya keinginan Pemda tingkat II untuk mendirikan SSC ( Surabaya Sport Center) diatas lahan tanah bengkok Desa Lidah Kulon. Melalui musyawarah yang diadakan tidak menemui kata sepakat tetapi Lurah Lidah Kulon tetap mengeluarkan keputusan bahwa warga Lidah Kulon telah sepakat, sehingga Pemda tingkat II dapat menguasai tanah bengkok tersebut.


Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimana sejarah lahirnya tanah bengkok Desa Lidah Kulon?; (2) Bagaimanakah pemindahan hak dan prosedur sertifikasi tanah bengkok menjadi hak milik?; (3) bagaimanakah penyelesaian dan keabsahan sertifikasi tanah bengkok Desa Lidah Kulon?


Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, maksudnya adalah permasalahan yang dibahas ditinjau dari hasil penelitian dilapangan berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.


Kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu (1) Menurut catatan buku Leter-C kelurahan Lidah Kulon, di Desa Lidah Kulon pernah terjadi 3 (tiga) kali klassiran tanah bengkok. Klassiran tersebut terjadi antara lain pada tahun 1937 atas nama Dandan P, Darminah, yang kedua terjadi pada tahun 1952, dan yang ketiga terjadi pada tahun 1973, (2) Menurut pasal 20 UUPA dikonversikan dengan pasal II UUPA tentang Ketentuan-Ketentuan Konversi, Pemindahan tanah bengkok menjadi hak milik pada dasarnya sama dengan pemindahan peralihan hak kepemilikan karena tanah bengkok merupakan hak lama tidak dapat dibuktikan dengan hak baru, (3) Bahwa sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah suatu persetujuan adalah kata sepakat Dalam hal ini berpindahnya tanah bengkok desa Lidah kulon kepada Pemda Tingkat II Surabaya pada saat itu adalah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan suatu sebab yang halal karena musyawarah. Maka dari itu Pemda Tingkat II wajib mengembalikan tanah tersebut kepada warga Lidah Kulon.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTUNITOMO
OrganisasiFakultas Hukum
Nama KontakDepartemen Teknologi Informasi Unitomo
AlamatJl. Semolowaru 84
KotaSurabaya
DaerahJawa Timur
NegaraIndonesia
Telepon031-5925970, 031-5924452
Fax031-5938935
E-mail Administratoradmin@unitomo.ac.id
E-mail CKOadmin@unitomo.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Gunawan, Editor: Dwi Cahyono